MATABERITA.CO — Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, mendesak lembaga antirasuah itu menelusuri aktor utama di balik dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penanganan perkara dinilai tidak boleh berhenti pada perantara, kurir, atau pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Desakan muncul saat KPK masih menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah anak buah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Praswad Nugraha menyatakan KPK harus berani mengungkap pihak yang benar-benar bertanggung jawab dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurut dia, penanganan perkara tidak bisa berhenti di level teknis.
"KPK harus mengungkap aktor yang sebenarnya bertanggung jawab dalam perkara ini. Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di level perantara, kurir, atau pelaksana teknis," kata Praswad dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/9/2026).
Praswad menilai alur perintah dalam kasus ini perlu ditelusuri sampai tuntas. Dia menyebut KPK harus memetakan siapa pihak yang menginisiasi hingga yang menikmati hasil praktik uang haram tersebut.
Sorotan pada Lapisan Bawah Penegakan Hukum
Dalam pernyataannya, Praswad menekankan pengungkapan perkara mesti diarahkan untuk menemukan aktor utama di balik praktik korupsi. Penegakan hukum, menurut dia, tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di lapisan paling bawah.
"Pengungkapan perkara harus diarahkan untuk menemukan aktor utama di balik praktik korupsi tersebut, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada pihak yang berada di lapisan paling bawah," ujarnya.
Desakan itu muncul di tengah proses penyidikan yang masih berjalan. KPK dilaporkan melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pengurusan HGB di Bogor, dengan salah satu lokasi yang disasar adalah rumah anak buah Nusron Wahid.
Nusron Wahid dan Jejak di Partai
Nama Nusron Wahid turut mencuat dalam pemberitaan kasus ini. Selain menjabat Menteri ATR/BPN, ia disebut telah mundur dari kepengurusan Partai Golkar sejak enam bulan lalu.
Belum ada keterangan resmi dari Nusron maupun Kementerian ATR/BPN soal substansi penyidikan KPK. Status hukum para pihak yang diperiksa juga belum diumumkan secara rinci oleh lembaga antirasuah.
Yang Dituntut dari KPK
Praswad menegaskan, kasus ini menjadi ujian bagi KPK untuk membuktikan penegakan hukum tidak tebang pilih. Penelusuran alur perintah dinilai kunci untuk membongkar siapa aktor utama di balik praktik suap.
Hingga berita ini ditulis, KPK belum merilis pernyataan baru soal arah penyidikan. Publik menunggu apakah lembaga itu akan menaikkan status pihak yang diperiksa atau tetap fokus pada pelaksana teknis di lapangan.
