JAKARTA - Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian menjadi sorotan publik, terutama di tengah konflik berkepanjangan di Gaza.
Pemerintah menegaskan langkah tersebut bukan tanpa pertimbangan matang. Melalui forum internasional itu, Indonesia ingin memastikan perjuangan perdamaian tetap sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya dalam mendorong solusi dua negara bagi Palestina.
Penjelasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan para petinggi organisasi masyarakat Islam dan pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan, Jakarta, 3 Februari 2026.
Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Prabowo menjabarkan secara langsung alasan serta latar belakang keputusan Indonesia bergabung dalam inisiatif internasional tersebut.
Penjelasan Presiden Soal Latar Belakang Keputusan
Menurut Sugiono, Presiden Prabowo menyampaikan penjelasan secara menyeluruh terkait situasi global yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Situasi geopolitik dunia, dinamika kawasan Timur Tengah, hingga kondisi ekonomi global menjadi bagian dari pertimbangan utama pemerintah.
“Tadi disampaikan panjang lebar oleh Bapak Presiden situasi yang melatar belakangi, kemudian situasi geopolitik, kemudian juga situasi ekonomi dunia. Kemudian juga meluruskan beberapa hal yang selama ini mungkin disalahartikan dari keikutsertaan Indonesia di Board of Peace,” ujar Sugiono.
Penjelasan tersebut diberikan untuk menjawab berbagai persepsi publik yang berkembang terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace. Pemerintah menilai penting untuk meluruskan pandangan bahwa keterlibatan Indonesia bukan berarti menyimpang dari sikap politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.
Sugiono menegaskan, sejak awal Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia tetap berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina.
Komitmen Indonesia Dorong Perdamaian Palestina
Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace, menurut Sugiono, merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Indonesia dalam mendukung perdamaian di Timur Tengah. Fokus utama Indonesia tetap tertuju pada penyelesaian konflik Palestina secara adil dan bermartabat.
Indonesia, kata dia, konsisten menolak segala bentuk penjajahan dan kekerasan terhadap warga sipil. Karena itu, keikutsertaan dalam Board of Peace dipandang sebagai salah satu kanal diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina secara lebih konkret di forum internasional.
Sugiono menegaskan bahwa arah kebijakan Indonesia tidak berubah, yakni mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian justru dimanfaatkan untuk menyuarakan posisi tersebut secara lebih efektif.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah juga menekankan bahwa Indonesia tidak pernah menyetujui relokasi paksa warga Gaza. Prinsip perlindungan terhadap hak-hak rakyat Palestina tetap menjadi pijakan utama dalam setiap langkah diplomasi yang diambil.
Fokus Pada Solusi Dua Negara
Alasan utama Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah untuk mendorong tercapainya solusi dua negara atau two state solution. Menurut Sugiono, hal ini telah ditegaskan secara jelas oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama para tokoh ormas Islam.
“Seperti juga saya sudah sampaikan bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara dan itu sudah jelas,” tegas Sugiono.
Solusi dua negara dipandang sebagai jalan paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Indonesia menilai, tanpa solusi tersebut, perdamaian yang berkelanjutan di kawasan akan sulit terwujud.
Sugiono menambahkan, posisi Indonesia sejalan dengan berbagai resolusi internasional yang menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia di Board of Peace diharapkan dapat memperkuat dorongan internasional menuju solusi tersebut.
Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengawal agar setiap langkah yang diambil dalam forum Board of Peace tidak bertentangan dengan kepentingan Palestina dan prinsip keadilan internasional.
Rencana Keterlibatan Pasukan Perdamaian
Selain membahas aspek diplomasi, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza. Sugiono mengungkapkan bahwa Presiden menjelaskan secara rinci batasan serta prinsip yang akan dipegang Indonesia jika mengirimkan pasukan perdamaian.
“Disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan,” tuturnya.
Keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia, lanjut Sugiono, akan sepenuhnya berlandaskan mandat kemanusiaan. Tugas utama pasukan tersebut adalah melindungi warga sipil dan membantu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya perdamaian.
Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi militer ofensif apa pun. Setiap langkah akan dilakukan dengan kehati-hatian dan tetap berpegang pada prinsip perlindungan terhadap rakyat Palestina.
Sugiono menambahkan, Indonesia juga membuka opsi untuk mengevaluasi kembali keikutsertaan dalam Board of Peace apabila forum tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama Indonesia, yakni kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkeadilan.
Dengan sikap tersebut, pemerintah ingin menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bukanlah keputusan final tanpa koreksi. Seluruh langkah akan terus dievaluasi demi memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan.
