JAKARTA - Indonesia mengusulkan penguatan kerja sama regional demi menghadapi krisis iklim pada Sidang ke-9 Committee on Environment and Development (CED9) yang digelar oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) di Bangkok, Thailand.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono memimpin Delegasi Republik Indonesia pada forum tingkat menteri tersebut, guna menegaskan peran aktif negara dalam memacu kolaborasi regional menghadapi perubahan iklim sekaligus mengakselerasi pembangunan berkelanjutan.
"Perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan. Hanya melalui kerja sama regional yang lebih kuat kami dapat membangun kawasan Asia Pasifik yang tangguh dan berkelanjutan," ujar Diaz dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Ia pun menggarisbawahi krusialnya upaya Indonesia dalam memperkokoh kesinambungan antara proteksi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan lewat pendekatan terintegrasi, beberapa di antaranya melalui restorasi mangrove dan lahan gambut, pengembangan inisiatif ekonomi sirkular serta ekonomi biru, penguatan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan, hingga peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim berbasis komunitas.
Sidang CED9 ini diikuti oleh 52 negara anggota ESCAP, dengan kehadiran 11 menteri dan wakil menteri dari Bangladesh, Fiji, Maldives, Nepal, Solomon Islands, Thailand, Jepang, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, dan Indonesia.
Forum tersebut mengulas aneka isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas udara, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, sampai penguatan regulasi yang mengintegrasikan agenda lingkungan hidup dan pembangunan.
Indonesia juga ikut andil dalam associated event bertajuk Accelerating Integrated Climate Action in Asia and the Pacific: Regional Cooperation for Blue Carbon Finance pada 2–3 Juli 2026.
Di dalam forum itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempresentasikan pengalaman Indonesia dalam menggodok pembiayaan karbon biru (blue carbon finance) sebagai salah satu instrumen penyokong aksi iklim berbasis ekosistem pesisir dan laut.
Delegasi Indonesia yang beranggotakan unsur Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta KBRI Bangkok memaksimalkan rangkaian forum ini untuk mempererat kemitraan regional, mendorong kebijakan pembangunan yang terpadu, serta membagikan rekam jejak Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
Sidang CED9 melahirkan dua dokumen utama, yaitu Ministerial Declaration on Environment and Development in Asia and the Pacific 2026 serta Regional Programme of Action on Advancing Synergies for Sustainable Development in Asia and the Pacific, yang diproyeksikan menjadi kompas bersama bagi penguatan kerja sama lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.