JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyerahkan 10 rekomendasi strategis hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 APEKSI di Medan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rekomendasi tersebut memuat berbagai usulan yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah kota, mulai dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi lokal dan pembangunan kota berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, menyatakan bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden beserta sejumlah menteri terkait.
“Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif,” ujar Eri dalam penutupan Rakernas ke-18 APEKSI di Medan, Kamis (2/7/2026).
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas berharap hasil pembahasan dalam Rakernas ini memberikan manfaat konkret bagi pembangunan berkelanjutan di berbagai kota di Indonesia. Ia menekankan bahwa kolaborasi antar kota merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.
“Semoga setiap kota [yang ikut dalam Rakernas APEKSI] membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing," ujar Rico.
Berikut adalah 10 rekomendasi Rakernas ke-18 APEKSI Tahun 2026:
Penguatan Kapasitas Fiskal: APEKSI mengharapkan kejelasan pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD) dan perluasan ruang fiskal agar pemerintah kota lebih leluasa menjalankan program pembangunan.
Penataan Kebijakan ASN dan P3K: APEKSI mengusulkan dukungan APBN untuk gaji P3K karena pembebanan penuh pada APBD menyebabkan belanja pegawai melampaui batas ideal 30%.
Tata Kelola Program Strategis Nasional (PSN): APEKSI berkomitmen mendukung PSN di daerah dan akan melaporkan kendala di lapangan kepada pusat untuk penyelesaiannya.
Percepatan Infrastruktur: Mendorong konektivitas wilayah guna mempercepat pergerakan ekonomi daerah.
Transformasi Digital: Komitmen mendigitalisasi layanan publik, integrasi data perlindungan sosial, dan sinkronisasi sistem perizinan dengan tata ruang.
Ketahanan Lingkungan: Mendukung inovasi pengelolaan limbah dan program pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy).
Penguatan Ekonomi Lokal: Mengusulkan pelibatan UMKM lokal dan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Sinkronisasi Tata Ruang: Penyesuaian kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan karakteristik perkotaan serta penguatan kerja sama antar daerah.
Advokasi Hukum dan Litigasi: Bergerak bersama untuk mengadvokasi permasalahan di wilayah kota kepada pemerintah pusat.
Pelibatan Generasi Muda: Mengoptimalkan program Youth City Rangers untuk memberikan gagasan dalam dokumen pembangunan daerah.