JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap mendongkrak secara signifikan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di enam provinsi.
Ia menyebutkan keenam provinsi tersebut meliputi Provinsi Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.
"Kami memperhatikan daerah-daerah ini masih banyak yang membutuhkan di bidang perumahan, terutama program BSPS atau bedah rumah. Dan kami sudah diskusi untuk bedah rumah di provinsi ini, dari evaluasi staf kami, kami akan tingkatkan secara signifikan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/6/2026).
Ia mengimbuhkan bahwa program BSPS menjadi cerminan bagaimana program tersebut sangat dinikmati serta dinantikan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat besar bagi rakyat.
"Ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo untuk (merenovasi) rumah yang tidak layak huni, dan juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat," katanya.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sendiri merupakan sokongan dana dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mendongkrak kualitas atau pembangunan baru hunian secara swadaya dengan asas kegotongroyongan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) konsisten memperkokoh tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) supaya berjalan makin tepat sasaran.
Langkah itu ditempuh lewat sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal pembaruan data penerima bantuan menggunakan sistem digital "Go PKP".
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) membeberkan usulan keperluan anggaran tahun 2027 salah satunya difokuskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah dengan target 2 juta unit.
Program BSPS ditujukan untuk memicu dan mendongkrak keswadayaan warga dalam penyediaan hunian layak huni beserta lingkungannya.
Manajemen program ini juga diperkuat lewat mekanisme pemilihan toko/pemasok material bangunan yang digarap oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan asistensi dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Di tahun 2026, alokasi BSPS melonjak tajam menjadi 400.000 unit dibandingkan raihan sebelumnya yang sebesar 45.000 unit pada tahun 2025. Lonjakan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperlebar akses warga terhadap rumah layak.