JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan kebebasan berbicara.
Menurutnya, praktik demokrasi harus disertai dengan adab, tanggung jawab moral, dan kejujuran dalam mencari kebenaran.
Azis menilai tantangan besar demokrasi modern adalah menurunnya kualitas percakapan publik di tengah ruang kebebasan yang terbuka.
"Demokrasi memberi hak untuk berbicara, tetapi tidak menjamin hak itu digunakan dengan baik," ujar Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menyoroti fenomena polarisasi politik yang juga dialami berbagai negara. Azis membedakan antara kritik yang membangun dengan kebencian yang merusak.
Kritik seharusnya berbasis data dan solusi, sementara kebencian hanya mencari sasaran tanpa argumentasi yang kuat.
Ia juga mengkritisi peran media sosial dan algoritma yang sering kali membuat kemarahan lebih mudah menyebar daripada kebijaksanaan.
Dalam konteks kebijakan besar pemerintah saat ini, seperti hilirisasi SDA hingga transformasi birokrasi, Azis mempersilakan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kritik.
Namun, ia mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak berujung pada fitnah, penghinaan, maupun pembunuhan karakter.
"Orang boleh berbeda pendapat mengenai cara dan pelaksanaannya. Orang boleh mengkritik efektivitasnya. Itu adalah hak demokrasi," tegasnya.
Azis juga mengajak masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai moral, seperti prinsip tabayyun (klarifikasi) guna menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Ia menutup pesannya dengan menekankan bahwa tugas besar generasi saat ini bukan sekadar menjaga demokrasi tetap hidup, tetapi memastikan demokrasi tetap memiliki jiwa melalui adab, ilmu, dan kebijaksanaan.