JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Menurutnya, Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahannya.
"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Qodari menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang dijalankan pemerintah untuk mencapai target ketahanan pangan dan energi. Ia mengakui tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks dibandingkan pangan karena tingginya volume impor minyak Indonesia.
"Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kami sangat besar. Kebutuhan kami sehari 1,6 juta liter, tetapi kami cuma bisa produksi 600 ribu," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah kini mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik, seperti program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin. Sementara itu, mengenai penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green, Qodari menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global, terutama ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, mengingat posisi strategis Iran di Selat Hormuz.
Meskipun demikian, Qodari menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai BBM bersubsidi. Pemerintah memastikan harga Pertalite akan tetap dipertahankan agar tidak terdampak gejolak harga minyak dunia.
"Jangan lupa bahwa BBM di kami ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar yang disubsidi kan enggak naik, tetap," ucapnya.