JAKARTA - Hari ini, Indonesia akan memimpin Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-61 yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Sidang ini merupakan bagian dari Segmen Tingkat Tinggi (High-Level Segment/HLS) yang digelar di markas besar PBB.
Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, akan mengambil peran penting dalam memimpin diskusi global mengenai isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian dunia internasional.
Menurut informasi yang dihimpun, sidang akan dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat (15.00 WIB) dan akan dipimpin langsung oleh Sidharto R. Suryadipuro, Wakil Tetap Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI).
Persiapan acara terlihat cukup sederhana, dengan sejumlah turis mancanegara masih beraktivitas di sekitar Kantor PBB di Jenewa pada hari Minggu, menunjukkan suasana yang relatif tenang sebelum dimulainya sidang.
Walaupun demikian, sidang ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan komitmennya terhadap hak asasi manusia di tingkat internasional.
Peran Indonesia dalam Dewan HAM PBB
Indonesia memiliki peran strategis dalam Dewan HAM PBB, terlebih dengan kedudukannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada sesi kali ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, Indonesia tidak hanya memimpin sidang tetapi juga mengarahkan arah diskusi tentang berbagai isu terkait hak asasi manusia yang dihadapi oleh negara-negara di dunia.
Salah satu isu yang diprioritaskan oleh Indonesia dalam sidang ini adalah penguatan multilateralisme dan dukungan terhadap mekanisme Dewan HAM PBB itu sendiri.
Seperti yang disampaikan oleh Direktur HAM dan Imigrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, dalam konferensi pers pada 19 Februari 2026, sidang kali ini akan menjadi ajang untuk merefleksikan berbagai masalah yang sedang dihadapi dunia internasional. Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yang akan bertindak sebagai ketua delegasi, juga dijadwalkan untuk menyampaikan pernyataan nasional.
Ini merupakan kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam pemberdayaan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.
Komitmen Indonesia terhadap Multilateralisme dan Perlindungan HAM
Sebagai negara yang aktif dalam mendukung multilateralism, Indonesia berupaya memastikan bahwa Dewan HAM PBB tetap menjadi lembaga yang kredibel, tepercaya, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya.
Salah satu langkah yang akan diambil dalam sidang ini adalah untuk terus mengawal dan menjaga kepemimpinan Dewan HAM PBB agar tetap relevan dan memberikan dampak positif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.
Indonesia juga akan menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menangani berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Selain itu, dalam kesempatan ini, Indonesia juga akan membahas berbagai perkembangan terkait pemajuan hak asasi manusia di tingkat nasional.
Salah satu isu penting yang akan diangkat adalah tentang keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar, yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Indonesia berencana untuk membagikan perkembangan terbaru terkait upaya negara ini dalam memajukan hak-hak dasar warganya dan menangani berbagai konflik yang berpotensi mengganggu perdamaian serta keamanan sosial.
Isu Prioritas yang Ditekankan Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB
Indonesia, sebagai negara anggota Dewan HAM PBB sejak 2024, telah konsisten mengangkat isu-isu yang sangat relevan dengan situasi hak asasi manusia global. Dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-61, isu-isu yang akan dibahas tidak berbeda jauh dari prioritas Indonesia yang sudah ada sebelumnya.
Salah satunya adalah tantangan dalam memastikan akses keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di negara berkembang. Indonesia akan berbicara tentang bagaimana memperkuat perlindungan hak-hak dasar bagi warganya serta pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi masalah tersebut.
Dalam konteks ini, Indonesia akan berbicara mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan hak asasi manusia di dalam negeri, serta upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan yang masih ada.
Salah satu fokus utama adalah pada hak-hak perempuan dan anak, yang menurut banyak pihak masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih di berbagai negara.
Indonesia diharapkan dapat memberikan contoh konkret mengenai komitmennya dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan di masyarakat.
Pemanfaatan Posisi Kepemimpinan untuk Kemajuan HAM Global
Sebagai negara yang memimpin Sidang Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat perannya dalam mengarusutamakan hak asasi manusia di seluruh dunia.
Dengan memanfaatkan posisi ini, Indonesia dapat membawa perubahan yang lebih signifikan dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi bagi seluruh umat manusia.
Keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang ini tidak hanya akan berdampak pada Indonesia tetapi juga pada negara-negara lain, terutama dalam konteks penegakan dan pemajuan HAM secara global.
Melalui kepemimpinan di Dewan HAM PBB, Indonesia berharap dapat mendorong negara-negara lain untuk lebih banyak berinvestasi dalam penguatan hak asasi manusia dan menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan nasional masing-masing.
Selain itu, Indonesia juga akan terus memperjuangkan penyelesaian konflik-konflik internasional yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, serta meningkatkan kesadaran global akan pentingnya multilateralisme dalam pemajuan hak-hak asasi manusia di dunia.